Heru Hikayat dan Platform Indonesiana: (Proyeksi) Beton Penyangga Kebudayaan Indonesia

Selain bersinggungan dengan dunia seni rupa melalui profesi utamanya sebagai kurator, Heru Hikayat pernah berkesempatan menjadi salah satu tim inti Platform Indonesiana pada periode 2018-2023. Hari itu, kami bertemu di antara perjalanan kerja kuratorialnya dari Bandung ke Jogja untuk galeri Selasar Sunaryo. Diseling survei tempat, dengan intensitas yang padat dan tempo cukup cepat, tertuang cerita tentang negara dan budaya, terutama dari kacamata keresahan serta pengalamannya menjadi bagian Platform Indonesiana.

Membangun Infrastruktur Kebudayaan

Obrolan sore itu berputar pada topik bahwa seperti halnya infrastruktur jalan tol, ibukota negara, atau program-program monumental lain, infrastruktur kebudayaan merupakan salah satu poin penting bagi sebuah negara-bangsa. Karena pada kebudayaan terdapat kegunaan praktis seperti penyimpanan pengetahuan dan sistem tatanan masyarakat, namun juga identitas kebangsaan. Dan ternyata, ‘beton’ dari infrastruktur kebudayaan Indonesia sebetulnya sangat rapuh; bahkan bisa dibilang belum ada yang berhasil dibangun dan menyokong dirinya sendiri. Di sanalah Platform Indonesiana hadir, mencoba mengisi kekosongan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Platform Indonesiana melihat kebudayaan dalam sistem negara sebagai sebuah sistem jaringan. Jaringan tersebut harus disokong oleh tiga elemen yang ada dalam sebuah negara; yaitu warga atau komunitas kebudayaan yang tumbuh dan menjaga prakteknya, korporasi yang turut menyokong dan membagi modalnya, dan negara yang seharusnya dapat memfasilitasi serta menjembatani. Maka dari itu, sebagai unsur negara, lembaga yang dicetuskan Direktorat Jenderal Kebudayaan saat masa jabatan Hilman Farid ini ditujukan sebagai platform yang menghimpun dan menjembatani. Ia diharapkan menjadi wadah akumulasi sumberdaya dari pemerintah pusat-daerah, unsur warga, dan korporat sebagai sebuah bentuk kemitraan.

Pertunjukan musik Calung Banyumas berlangsung dalam suasana malam yang bersahaja diiringi pendar cahaya lilin. Di tengah keterbatasan infrastruktur kebudayaan, para seniman lokal ini terus menjaga denyut kesenian secara organik. Praktik kebudayaan yang bertumpu pada daya hidup warga inilah yang menjadi penyangga utama keberlanjutan tradisi Nusantara. (Foto: Asep Triyatno)

Heru Hikayat mengingat, salah satu pemantik terjadinya Platform Indonesiana adalah saat berlangsungnya gelaran Europalia tahun 2017 di Belgia. Saat itu Indonesia diundang dalam festival budaya dan seni internasional tersebut. Kala itu Direktorat Jenderal Kebudayaan masih berada di bawah Hilman Farid. “Mereka (Dirjen Kebudayaan) mengirim 486 seniman terbaik Indonesia. Lalu tercetus inisiatif untuk memberi lebih, ‘bagaimana kalau mereka kita undang balik.’” Di satu sisi, Hilman Farid dan tim sadar bahwa infrastruktur kesenian di Indonesia sebetulnya jauh dari siap untuk menerima tamu-tamu tersebut. Jangankan menerima tamu, untuk berkembang dan bertahan, pun, seringkali kesusahan.

Segitiga Warga, Korporasi, dan Negara

Dengan sistem yang baik yang menjalin antara warga, korporasi, dan negara, Platform Indonesiana membayangkan kebudayaan dapat berkembang secara independen. Terlepas dari undangan, program, atau pendanaan tertentu, karena semua elemennya dapat saling mengisi. Ia mengamati, upaya agar rantai tersebut dapat terbentuk bukanlah hal yang mudah. Bukannya tidak pernah ada kejadian di mana terjadi kerjasama antara komunitas kebudayaan dengan elemen lain, namun biasanya segitiga tidak terbentuk sempurna. Hubungan yang terjadi biasanya hanya terjalin antara komunitas kebudayaan dengan korporasi saja, atau komunitas kebudayaan dengan negara saja.

Keberadaan gelaran seni budaya yang besar seperti Festival Nasional Reog Ponorogo, Artjog, Java Jazz, dan semacamnya, walau bisa dianggap baik, hal tersebut seringkali terjadi masih hanya karena ada orang atau individu yang ngeyel. Dibutuhkan individu yang keras kepala, karena jalannya berdarah-darah untuk bisa menyokong produk-produk kebudayaan semacam itu. Kita tidak punya pranala penyangga/sistem yang menjaga bahwa itu akan berkelanjutan.

Warga memikul gabah hasil panen menggunakan pikulan bambu dalam gelaran adat pemuliaan alam. Ritus agraris ini memperlihatkan harmoni antara manusia, tradisi, dan lingkungan. Keterikatan erat warga terhadap kebudayaannya menjadi fondasi alami yang menjaga nilai luhur Nusantara tetap lestari, terlepas dari hadirnya dukungan sistem birokrasi negara. (Foto: Spektakel)

Sekuat apapun potensi kebudayaan yang ada, banyak aspek pengembangan kebudayaan yang memang harus melibatkan unsur negara. Terutama untuk hal-hal yang bersifat G to G, government to government. “Cilakanya, kendalanya mereka adalah mata rantai yang paling lemah. Bahkan ketika kita punya pejabat seperti Hilman Farid yang merupakan seorang ahli di bidangnya” ujarnya. “Mereka mengerti kok sebetulnya. Wawasan dan bahasanya nyambung sama kita-kita. Tapi saat diterjemahkan ke dalam sistem yang teknokratik, itu hasilnya beda sama sekali.”

Dari Organik ke Teknokratik

Menjelaskan sistem teknokratik yang dimaksud, Heru Hikayat mengambil contoh seni olah vokal Beluk di Sunda. “Ada pelakunya yang luar biasa sekali keterampilannya. Pelaku beluk itu mungkin lulus SD saja tidak; maka ia tidak akan bisa mengajar di perguruan tinggi seni. Itu yang kubilang teknokratik. Jangankan jadi dosen tetap, dosen tamu saja susah.“ Baginya orang-orang ini harusnya sudah bisa mengisi seminar di mana-mana. Jadi dosen tamu di mana-mana. “Kalau memang kita sepakat kebudayaan dan penggerak-penggeraknya tersebut sebagai aset, ya harus dirayakan.”

Sayangnya, sistem teknokratik yang ada cenderung rumit dan menyulitkan diri sendiri. Dapat dilihat contoh kasus lain pada istilah ‘Indonesiana’ yang ada melekat di Platform Indonesiana. Kata ini dipakai untuk banyak program pemerintah antara lain: Majalah Indonesiana, Indonesiana TV, Dana Indonesiana, dan Platform Indonesiana. Uniknya, Heru Hikayat menilai bahwa antara mereka, tidak ada yang benar-benar berhubungan sebagai satu-kesatuan. “Tidak bisa disebut payung, karena kerjanya tidak nyambung. Padahal kan harusnya saling berkomunikasi.”

Warga berarakan membawa tampah berisi ketupat dan gunungan hasil bumi dalam prosesi adat Perang Topat. Tradisi kolaboratif ini mencerminkan betapa kuatnya ikatan sosial dan ketahanan warga dalam merayakan identitasnya. Kebudayaan tidak sekadar tatanan birokrasi teknokratik, melainkan ruang perjumpaan warga yang hidup dan dirawat secara swadaya. (Foto: Spektakel)

Tendensi ketidak-efisienan ini juga terlihat dalam bagaimana tim Platform Indonesiana diturunkan ke lapangan. Menurutnya, tim tersebut telah disusun dan dipilih berdasarkan keahlian, namun saat jalan, program kerja mereka jadi tidak jelas. Awalnya dijelaskan bahwa ada sub-brief yang sesuai kemampuan, namun di lapangan berbeda. Kurator seni rupa yang harusnya mengkurasi dalam kerangka expanded field kebudayaan di lapangan, tapi tugas utamanya malah jadi melobi pemerintahan daerah/kepala dinas untuk ikut dalam program.

“Kita akan jarang, kesusahan, dapat pejabat publik; kepala daerah, apapun dengan wawasan kultural yang baik. Pun kalau dapat, wawasan tersebut sebetulnya tidak cukup. Karena kuncinya adalah stamina menghadapi birokrasi itu sendiri. Nggak tahu juga gimana menghadapinya. Kalau ngomong counter harus sistemik, dan saya nggak tahu harus mulai dari mana.” Ujarnya sambil tertawa.

Menjadi tantangan tersendiri untuk menerjemahkan entitas-entitas kebudayaan yang sifatnya cenderung organik, ke dalam sistem penyelenggaraan negara yang relatif carut-marut ini. “Potensi kita tidak kurang; sebutkan saja produk kebudayaan luar yang kuat dan berpengaruh secara global, seperti misal Festival Film Cannes. Kita juga bisa bikin. Kita nggak kekurangan orang hebat, kita tidak kekurangan orang pintar; kita tidak kekurangan potensi kebudayaan. Kita masih sangat kekurangan manajer, tapi itupun akan teratasi jika ada political will.“

Masih Jauh Panggang dari Api

Bukan tidak mungkin bila semua potensi kebudayaan yang ada bisa luntur. Terutama jika perkembangannya tidak terpola dan sporadis; selalu acak. Kita jadi tidak terbiasa dengan kegiatan atau program besar yang sistematis. “Kalau saya ditanya apakah Platform Indonesiana gagal atau berhasil, sebetulnya masih banyak gagalnya” Ia mengakui.

Para tokoh adat dan warga berkumpul di balai tradisional dalam Sangkep Warige Bau Nyale untuk bermusyawarah menentukan waktu ritual. Musyawarah organik ini menunjukkan tatanan pengetahuan lokal yang telah mengakar. Di sinilah daya tahan warga teruji, mampu mengelola kebudayaannya sendiri di tengah belum kokohnya penyangga kebudayaan dari negara. (Foto: Spektakel)

Menurutnya, potensi merupakan tenaga diam. Dia belum dieksplorasi, belum dimunculkan. Kalau didiamkan terus, lama-kelamaan bisa terkubur, sampai-sampai kita tidak sadar ia pernah ada. Jika kerja-kerja kebudayaan masih terus terbentur sistem birokrasi yang ruwet ini, perkembangannya boleh jadi semakin jauh panggang dari api. Ia bisa mati bersama bahasa-bahasa yang semakin kehilangan penuturnya, serta pelaku-pelaku kebudayaan yang berpulang.

Ia melihat, perkembangan kebudayaan ke depan dapat berpotensi menjadi semakin runyam, terutama dalam rezim pemerintahan saat ini. “Dengan kebudayaan tidak dijadikan prioritas, lalu ada proyek strategis nasional dan prioritas-prioritas seperti food estate dan MBG, kebudayaan akan semakin dianggap tidak penting. Tapi kalau ngomongin resilience, warga kita kuat banget. Sangat berbeda halnya dengan kehadiran negara. Aku percaya dengan kekuatan warga, namun kepercayaanku pada negara makin turun.”